Meteri 1 : Kebijakan dan Regulasi JPH
Dasar Hukum Sertifikasi Halal
- UU no 33 tahun 2014 - Jaminan Produk Halal (klik disini)
- UU no 11 tahun 2020 - Cipta Kerja (klik disini)
- PP no 39 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (klik disini)
- PMA (Peraturan Menteri Agama) no 26 Tahun 2019 - Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (klik disini)
- PMA (Peraturan Menteri Agama) no 20 Tahun 2021 - Sertifikat Halal UMK (klik disini)
- KMA (Keputusan Menteri Agama) no 748 Tahun 2021 - Jenis Produk Wajib (klik disini)
UU no.33 Tahun 2014 Pasal 4 - Tentang Jaminan Produk Halal
Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia Wajib Bersertifikat Halal.
Pengertian/Definisi dari :
- BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), Badan dibawah Kementerian Agama yang bertugas dalam Proses Sertifikasi dan Jaminan Produk Halal dan untuk menyelenggarakan JPH
- LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), Lembaga yang bertugas melakukan proses pemeriksaan dan atau pengujian terhadap Kehalalan Produk dan merupakan institusi yang diakui BPJPH untuk menjalankan fungsi dalam sertifikasi halal.
- MUI (Majelis Ulama Indonesia), Wadah musyawarah para ulama, zuama, dan Cendikiawan
- PPH (Proses Produk Halal), Rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencangkup penyediaan Bahan, Pengolahan, Penyimpanan, Pengemasan, Pendistribusian, Penjualan dan Penyajian Produk
- JPH (Jaminan Produk Halal), Kepastian hukum terhadap terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal
- Sertifikat Halal, Pengakuan Kehalalan Produk yang dikeluarkan BPJPH, berdasarkan Fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI
- Auditor Halal,
- Penyelia Halal, orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal (PPH) dari Pelaku Usaha.
- Pendamping PPH (Proses Produk Halal)
BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)
- UU no.33 Tahun 2014 Pasal 6 - Wewenang BPJPH
> Merumuskan dan menetapkan Kebijakan Halal JPH
> Menetapkan normna, standar, prosedur dan kriteria JPH
> Menerbitkan / Mencabut Sertifikat Halal dan label halal pada Produk
> Melakukan registrasi Halal pada produk luar negeri
> Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal
> Melakukan akreditasi terhadap LPH
> Melakukan registrasi auditor halal
> Melakukan Pengawasan terhadap JPH
> Melakukan Pembinaan Auditor Halal
> Melakukan kerjasama dengan Lembaga Halal
(dalam/luar negeri) dibidang penyelenggaraan JPH
Auditor
- UU no.11 Tahun 2020 Pasal 48/14 - Syarat Auditor
> Auditor Halal diangkat dan diberhentikan oleh LPH
> Auditor Halal harus memenuhi prasyarat yakni, WNI & Beragama Islam
> Auditor minimal Pendidikan S1
(Pangan, kimia, biokimia, teknik industri , biologi dan farmasi, kedokteran,
tataboga, pertanian)
> Auditor memiliki wawasan luas tentang kehalalan produk sesuai syariat
islam mendahulukan kepantingan umat diatas kepentingan pribadi dan
atau golongan
- UU no.33 Tahun 2014 Pasal 15 - Tugas Auditor
> Memeriksa dan Mengkaji Bahan yang digunakan
> Memeriksa dan Mengkaji Proses Pengolahan Produk
> Memeriksa dan Mengkaji Proses Penyembelihan
> Meneliti Lokasi Proses Produk Halal
> Meneliti Peralatan, Ruang produksi dan Penyimpanan
> Memeriksa Pendistribusian dan Penyajian Produk
> Memeriksa Sistem Jaminan Produk Halal milik Pelaku Usaha
> Melaporkan hasil pemeriksaan dan Pengujian kepada LPH
LPH (Lembaga Pemeriksa Halal)
- UU no.33 Tahun 2014 Pasal 12 - Lembaga Pemeriksa Halal
> LPH terdiri dari pemerintah /masyarakat yang dapat mendirikan LPH
> LPH sesuai ayat 1, memiliki kesempatan yang sama dalam membantu
pemeriksaan atau pengajuan kehalalan produk
> LPH adalah kantor resmi auditor Halal
> LPH yang didirikan oleh masyarakat harus diajukan oleh Lembaga
keagamaan islam yang berbadan hukum
> Pengujian dilakukan pada Laboratorium (standar ISO 17025) yang
mencangkup uji halal
- UU no.11 Tahun 2020 Pasal 48/13 - Syarat Mendirikan LPH
> LPH dapat didirikan oleh instansi pemerintah, lembaga keagamaan islam,
atau yayasan islam berbadan hukum
> LPH memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya
> LPH harus memiliki auditor Halal (minim 3 orang)
> LPH memiliki laboratorium dan memiliki kesepakatan Kerjasama dengan
Lembaga Lain yang memiliki Laboratorium
Penyelia Halal
- UU no.33 Tahun 2014 Pasal 1 - Penyelia Halal
> Penyeliah Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap
Proses Produk Halal (PPH) dari Pelaku Usaha.
> Penyelia Halal ditetapkan Pimpinan Perusahaan & dilaporkan ke BPJPH
> Penyelia Halal dapat berasal dari Pelaku Usaha/Akademisi
> Penyelia Halal dapat berasal dari Organisasi Kemasyarakatan
(dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil)
- UU no.11 Tahun 2020 Pasal 48/28 - Tugas Penyelia Halal
> Mengawasi Proses Produk Halal di Perusahaan/Pelaku Usaha
> Menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan
> Mengkoordinasikan Proses Produk Halal
> Pendamping Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan dilapangan
- PMA no.26 Tahun 2019 Pasal 78 - Persyaratan Penyelia
> Penyelia Halal memiliki persyaratan beragama islam, dan
memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan suatu
produk (sebagaimana dimaksud pada pasal 1) huruf b, dan keahlian
dibuktikan dengan Sertifikat Penyelia Halal dalam Uji Kompetensi,
kecuali Penyelia Halal dari Pelaku Usaha Mikro & Kecil (tanpa Ujikompeten)
Sertifikat Penyelia halal diperoleh dengan mengikuti Diklat/Kursus
Penyelia Halal
- PMA no.26 Tahun 2019 Pasal 80 - Tanggung Jawab Penyelia Halal
> Memastikan
